DPRD Kulon Progo Beli Mobil Dinas Baru Senilai Rp1,79 Miliar

DPRD Kulon Progo mendapat tiga mobil dinas baru senilai Rp 1,79 miliar pada 2025, sementara pengadaan bus sekolah tak kunjung terwujud sehingga siswa masih harus berdesakan setiap hari di armada terbatas dengan kapasitas minim.

Ringkasan Artikel:

• DPRD Kulon Progo membeli tiga mobil dinas baru senilai Rp 1,79 miliar
• Pejabat daerah enggan memberi komentar terkait pembelian mobil dinas
• Hanya dua bus sekolah beroperasi untuk ribuan pelajar di Kulon Progo
• Usulan pengadaan bus sekolah selalu terkendala alasan anggaran daerah
• Publik menilai ada ketimpangan prioritas antara pejabat dan pelajar

Tiga Mobil Dinas Baru Muncul di Tengah Sorotan Publik

Tiga mobil dinas baru kini sudah menempati garasi DPRD Kulon Progo. Anggaran Rp 1,79 miliar tercatat dalam paket pengadaan resmi di sistem LKPP. Proses pemilihan disebut berlangsung pada Mei 2025 dan langsung menimbulkan sorotan publik.

Seorang sumber internal yang enggan disebut namanya membenarkan alokasi anggaran. Ia menyebut total sekitar Rp 1,7 miliar digunakan untuk tiga unit mobil yang kini sudah dipakai. Model kendaraan pun tergolong mewah dibanding mobil di jalanan lokal.

Masyarakat dapat langsung melihat keberadaan mobil baru tersebut. Mobil dinas dianggap sah karena digunakan untuk operasional anggota DPRD. Namun bagi sebagian warga, kehadirannya menimbulkan tanda tanya soal prioritas anggaran daerah.

Suara Pejabat Daerah yang Memilih Diam Seribu Bahasa

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin dari PDIP belum menjawab pertanyaan media. Padahal posisinya dianggap penting untuk memberi kejelasan alasan pengadaan mobil dinas di tengah kebutuhan publik yang mendesak.

Sekretaris DPRD Kulon Progo Sarji juga enggan berkomentar. Kepala BKAD Taufiq Amrullah hanya menyampaikan permintaan maaf dan menyarankan agar wartawan menanyakan langsung ke Sekwan tanpa memberikan keterangan lebih lanjut soal anggaran.

Sikap diam pejabat semakin memicu pertanyaan masyarakat. Banyak warga menilai ketidakjelasan ini menguatkan kesan bahwa pengadaan mobil dinas lebih diprioritaskan daripada layanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelajar.

Bus Sekolah Hanya Dua Unit untuk Ribuan Pelajar

Kepala Seksi Angkutan Dishub Kulon Progo Tedjo Priyono menyebut saat ini hanya ada dua armada bus sekolah yang beroperasi. Kapasitas masing masing armada hanya 20 siswa sehingga total daya angkut tidak sebanding dengan kebutuhan ribuan pelajar.

Satu armada tambahan sebenarnya sudah tersedia lewat hibah kementerian pada 2025. Namun bus tersebut belum bisa digunakan karena surat STNK belum turun. Alhasil, hanya dua unit bus yang benar benar beroperasi setiap hari di jalanan Kulon Progo.

Kondisi ini membuat pelajar harus berdesakan di dalam bus. Pemandangan siswa berdiri hingga berjejal terutama terlihat setiap Jumat sore saat jam pulang sekolah. Guru dan orang tua mengaku khawatir karena kapasitas bus jelas tidak memadai.

Usulan Pengadaan Bus Sekolah Belum Pernah Terwujud

Dishub Kulon Progo sebenarnya sudah berulang kali mengajukan usulan penambahan bus sekolah. Namun rencana itu selalu tertunda dengan alasan anggaran. Harga satu unit bus sekitar Rp 700 juta dianggap memberatkan APBD kabupaten.

Tedjo menjelaskan bahwa Dishub akhirnya mengandalkan hibah dari kementerian. Pada 2023 mereka mengajukan usulan dan baru terealisasi dua tahun kemudian. Namun hingga kini hibah tersebut belum dapat dioperasikan karena kendala administratif.

Menurut Tedjo, kebutuhan bus sekolah sangat mendesak. Hampir semua trayek kota Wates dipenuhi pelajar dari berbagai jenjang. Tanpa tambahan armada, sulit mengatasi lonjakan penumpang yang semakin meningkat setiap tahun ajaran baru.

Publik Bertanya Soal Prioritas Anggaran Kulon Progo

Ketika DPRD bisa mengeluarkan hampir Rp 1,8 miliar untuk mobil dinas, publik bertanya mengapa bus sekolah yang nilainya lebih kecil tak pernah terealisasi. Perbedaan ini dianggap menunjukkan ketimpangan prioritas dalam pengelolaan APBD.

Sejumlah warga menilai mobil dinas memang penting untuk operasional wakil rakyat. Namun kebutuhan siswa dianggap lebih mendesak karena terkait langsung dengan akses pendidikan. Layanan dasar mestinya menjadi prioritas utama pemerintah.

Hingga kini belum ada jawaban jelas dari DPRD maupun BKAD. Sementara itu, siswa tetap berdesakan di bus sekolah setiap hari. Kontras antara fasilitas baru pejabat dan layanan transportasi pelajar menjadi isu yang terus dibicarakan warga.