Hanya Padat Karya yang Benar-Benar Sentuh Warga Kulon Progo
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mendesak peningkatan anggaran program padat karya tahunan. Alasannya, program ini dinilai paling langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
"Ke depan, kami mendorong program padat karya ini alokasinya lebih diperbanyak. Ini program yang benar-benar menyentuh masyarakat," tegas Aris Syarifuddin, Selasa (25/2).
Politisi PDI Perjuangan dapil Wates, Panjatan, dan Temon itu menyoroti skema padat karya yang melibatkan masyarakat secara penuh—mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, partisipasi aktif warga inilah yang membuat program ini berdampak nyata.
"Keterlibatan aktif masyarakat terjadi di sini. Program ini jelas-jelas direncanakan, dilakukan, dilaksanakan, diawasi oleh masyarakat," ujarnya.
Dia berharap program ini terus berjalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya beli warga. "Sehingga ekonomi Kulon Progo tumbuh secara perlahan," tambah Aris.
Pada 2025, padat karya di Kulon Progo akan menyasar 53 titik, meliputi infrastruktur seperti bangket (jalan tepi sungai) hingga pengecoran jalan. Sektor pertanian juga tak luput, dengan pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi. Tahun 2026, titik lokasi bertambah menjadi 59.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulon Progo Bambang Sutrisno menyambut positif langkah DPRD. Dia menegaskan kesiapan Disnaker menjalankan program tersebut.
"Padat karya merupakan program perluasan kesempatan kerja yang berguna untuk memperbaiki infrastruktur tingkat kalurahan/kelurahan," jelas Bambang.
Program ini, lanjutnya, tak hanya memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran, tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial. Masyarakat kurang mampu mendapat penghasilan sementara, sambil memperbaiki infrastruktur sederhana sesuai standar.
Setiap titik padat karya dialokasikan dana Rp100 juta. Dengan 53 titik di 2025, anggaran yang disiapkan mencapai Rp5,3 miliar. Tahun depan, dengan 59 titik, anggaran diproyeksikan naik menjadi Rp5,9 miliar.
Dorongan pembesaran anggaran ini menguatkan komitmen pemerintah daerah memprioritaskan program yang melibatkan langsung warga, sekaligus menjaga perputaran ekonomi lokal tetap bergerak.





