DPRD Kulon Progo Temukan Proyek Infrastruktur Jauh dari Spesifikasi

DPRD Kulonprogo menemukan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dinilai kurang optimal. Ada pekerjaan yang disebut kurang tepat mutu dan bahkan jauh dari spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.

Temuan itu membuat DPRD meminta Pemkab Kulonprogo memperketat pengawasan proyek, mulai dari perencanaan, pengerjaan, sampai pemeliharaan. Jangan sampai uang APBD sudah keluar, tapi hasil pekerjaannya nggak bertahan lama.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Sutrisno, bilang kualitas pembangunan harus sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Infrastruktur jalan, irigasi, maupun gedung harus benar-benar memberi manfaat dan punya umur layanan sesuai standar.

Menurutnya, pemerintah juga nggak boleh cuma mengejar jumlah proyek. Kualitas pekerjaan justru harus jadi perhatian supaya infrastruktur yang dibangun nggak cepat rusak gara-gara pengerjaan yang nggak sesuai spesifikasi atau pengawasan yang lemah.

Persoalan jalan juga makin rumit karena nggak semuanya menjadi kewenangan Pemkab Kulonprogo. Ada jalan yang statusnya berubah menjadi jalan lingkungan, sementara beberapa ruas lainnya menjadi kewenangan Pemda DIY atau pemerintah pusat.

Untuk kondisi seperti itu, DPRD minta Pemkab lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Program padat karya juga dinilai bisa menjadi salah satu pilihan untuk menangani jalan yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu yang sedang diupayakan adalah Jalan Dekso-Samigaluh. Ruas sepanjang 17 kilometer itu merupakan jalan provinsi, dan saat ini sekitar 10 kilometer di antaranya sudah masuk tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) sampai Puskesmas Samigaluh I.

Penanganan ruas tersebut diusulkan masuk prioritas anggaran Pemda DIY pada 2027. Artinya, perbaikannya masih menunggu proses penganggaran di tingkat provinsi.

Selain jalan, Jembatan Duwet di Kalibawang juga membutuhkan penanganan. Tapi jembatan lama nggak bisa dibongkar karena berstatus sebagai situs cagar budaya.

Karena itu, Pemkab Kulonprogo bersama pihak terkait sedang mencari lokasi alternatif untuk membangun jembatan baru di sekitar sisi utara atau selatan jembatan lama. Sementara untuk proyek infrastruktur secara keseluruhan, DPRD ingin pengawasan diperketat supaya setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.