Pemkab Kulon Progo Minta BGN Pikir Lagi Soal Sasaran Penerima MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kulonprogo mulai dipertanyakan dari sisi sasaran penerimanya. Pemkab Kulonprogo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji lagi apakah makanan bergizi itu memang perlu diberikan ke semua siswa atau cukup diprioritaskan untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Sekda Kulonprogo Triyono menilai kondisi ekonomi siswa dalam satu sekolah nggak selalu sama. Ada anak dari keluarga mampu, ada yang biasa saja, dan ada juga yang memang membutuhkan bantuan.
Karena itu, pembagian MBG secara merata juga perlu dipikirkan lagi. Kalau penerimanya nanti dibedakan, pemerintah harus punya cara yang tepat supaya kebijakan tersebut nggak malah menimbulkan persoalan baru di sekolah.
Masukan itu disampaikan Pemkab Kulonprogo kepada Komnas HAM saat lembaga tersebut datang ke Kulonprogo. Pemkab berharap hasil kunjungan ke daerah bisa dianalisis dan menjadi bahan rekomendasi untuk BGN.
Selain soal sasaran, Pemkab juga menyoroti mekanisme pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah selama ini lebih banyak menjalankan aturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat dan nggak punya kewenangan untuk mengubah skemanya.
Salah satunya soal distribusi makanan. Ada usulan agar makanan disalurkan melalui kantin atau sekolah, tapi keputusan seperti itu tetap berada di tangan BGN.
Persoalan lain muncul ketika ada dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Pemkab Kulonprogo memastikan korban tetap ditangani lebih dulu meski mekanisme pembiayaan dari BGN belum selesai.
Dinas Kesehatan Kulonprogo akan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk penanganan awal. Setelah seluruh biaya dihitung, Pemkab akan mengajukan penggantian kepada BGN.
Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo Susilaningsih memastikan fasilitas kesehatan nggak akan menunda pelayanan hanya karena persoalan administrasi pembiayaan. Penanganan kesehatan tetap jadi prioritas ketika ada kejadian.
Jadi, yang diminta Pemkab Kulonprogo bukan menghentikan MBG. Mereka ingin BGN melihat lagi apakah semua siswa memang harus mendapat makanan gratis dengan skema yang sama, sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya supaya lebih sesuai dengan kondisi di daerah.
