Diduga Lecehkan Siswi, Satpam Masih Bekerja hingga Diprotes Siswa

Persoalan di SMAN 1 Sentolo, Kulon Progo, tidak berhenti pada dugaan tindakan tidak menyenangkan terhadap dua siswi. Ketika kasus itu belum benar-benar selesai, muncul persoalan baru setelah seorang siswa mengunggah kritik ke media sosial.

Dua siswi melaporkan dugaan tindakan tidak menyenangkan oleh oknum satpam sejak Agustus. Sebulan kemudian, siswa memprotes karena satpam masih berada di sekolah. Setelah poster kritik viral, muncul video permintaan maaf dari siswa yang mengunggahnya.

Kasus awalnya terjadi pada pertengahan Agustus 2026. Dua siswi kelas X datang ke sekolah sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengambil charger ponsel yang tertinggal di ruang kelas.

Karena kelas terkunci, keduanya meminta bantuan satpam yang memegang kunci master. Setelah keluar dari ruangan, oknum satpam tersebut diduga merangkul pundak salah satu siswi. Siswi itu berusaha menghindar dan kemudian melarikan diri.

Peristiwa tersebut terekam CCTV sekolah dan dilaporkan kepada guru Bimbingan Konseling. Oknum satpam dan korban juga diketahui saling mengenal karena tinggal di dusun yang berdekatan.

Persoalan kemudian bergeser pada satu hal yang membuat siswa marah, oknum satpam yang dilaporkan masih terlihat bekerja di lingkungan sekolah.

Menurut penjelasan sekolah, penanganan terhadap satpam tersebut sebenarnya sudah diteruskan kepada perusahaan penyedia jasa keamanan sejak pertengahan Agustus. Surat Peringatan juga disebut sudah diterbitkan.

Namun, mekanisme perusahaan membuat penonaktifan efektifnya baru direncanakan pada 1 Oktober 2026. Artinya, hampir satu setengah bulan setelah laporan muncul, satpam yang dilaporkan masih berada di lingkungan sekolah.

Kondisi itu akhirnya memicu protes siswa pada Kamis, 17 September 2026. Puluhan siswa berkumpul di depan ruang BK dan guru untuk mempertanyakan penanganan kasus tersebut.

Tuntutan mereka sederhana: satpam yang dilaporkan segera dikeluarkan dari lingkungan sekolah, bukan menunggu sampai Oktober.

Di tengah situasi itu, seorang siswa mengunggah flyer aspirasi mengenai penanganan kasus tersebut ke media sosial. Unggahan itu kemudian menyebar dan menjadi perhatian publik.

Tidak lama setelah ramai, siswa tersebut justru mengunggah video permintaan maaf dan klarifikasi. Muncul dugaan di kalangan siswa dan publik bahwa ada tekanan terhadap siswa tersebut, termasuk isu ancaman hukum atau kemungkinan dikeluarkan dari sekolah.

Tetapi sampai tahap ini, dugaan intimidasi tersebut belum bisa dianggap sebagai fakta.

Waka Kesiswaan SMAN 1 Sentolo, Juhan Wahyudi, membantah sekolah melakukan intimidasi atau mengancam mengeluarkan siswa. Menurut dia, siswa dipanggil untuk pembinaan dan meluruskan informasi yang dianggap belum sesuai.

Sekolah juga mengingatkan siswa mengenai penggunaan media sosial dan kemungkinan persoalan hukum apabila informasi yang disebarkan tidak terverifikasi. Pada saat yang sama, sekolah menyebut pembatasan informasi mengenai kasus sebelumnya dilakukan untuk menjaga kondisi psikologis korban.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Sekolah mengatakan kasus terhadap satpam sudah diproses sejak Agustus, sementara siswa melihat orang yang dilaporkan masih berada di lingkungan sekolah hingga September.

Dua hal itu tidak selalu bertentangan secara hukum maupun administratif. Penanganan oleh perusahaan outsourcing memang bisa memiliki mekanisme sendiri. Tetapi bagi siswa, keberadaan satpam tersebut selama proses itu berlangsung menjadi persoalan keamanan yang mereka lihat secara langsung.

Setelah protes muncul, sekolah kemudian berkoordinasi kembali dengan perusahaan penyedia jasa keamanan untuk mempercepat penonaktifan satpam tersebut tanpa menunggu 1 Oktober.

Pada saat yang sama, Disdikpora DIY menerjunkan tim untuk memeriksa penanganan kasus dugaan pelecehan sekaligus memverifikasi isu intimidasi terhadap siswa. Kepolisian juga mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi dan memantau situasi.

Dengan demikian, ada dua persoalan yang kini berjalan bersamaan. Pertama, bagaimana sekolah dan perusahaan penyedia jasa keamanan menangani dugaan tindakan tidak menyenangkan terhadap siswi sejak laporan dibuat pada Agustus. Kedua, apakah kemunculan video permintaan maaf siswa setelah unggahan kritiknya viral benar-benar merupakan keputusan pribadi atau berkaitan dengan tekanan tertentu.

Untuk persoalan kedua, belum ada dasar yang cukup dalam bahan penelusuran ini untuk menyimpulkan bahwa siswa tersebut telah diintimidasi.

Tetapi munculnya dugaan itu juga tidak bisa dilepaskan dari urutan peristiwa: laporan terhadap satpam, keberadaan satpam yang masih terlihat di sekolah, aksi protes siswa, unggahan kritik yang viral, lalu munculnya video permintaan maaf.

Yang masih perlu dijawab adalah bagaimana sebenarnya proses penanganan sejak laporan pertama dibuat, mengapa penonaktifan baru direncanakan berlaku 1 Oktober, serta apa yang terjadi sebelum siswa tersebut membuat video klarifikasi.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting karena persoalan di SMAN 1 Sentolo bukan lagi hanya tentang satu laporan terhadap seorang satpam. Kini ada persoalan lain yang ikut diperiksa: bagaimana sekolah menangani suara siswa ketika mereka mempertanyakan cara kasus tersebut diselesaikan.